Mashudi, PO CSIAP II Fitra Jatim
A. Berawal dari Kurang Pahamnya Membaca Anggaran
Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih relatif tinggi. Menurut data BPS, tahun 2007 saja jumlah rumah tangga miskin mencapai 105.077 rumah tangga miskin. Kalaupun diprosentase jumlahnya 49,87% dari total rumah tangga yang ada. Trend yang terjadi sejak 2006, jumlah rumah tangga miskin di Situbondo fluktuatif, menurun walaupun volumenya masih kecil. Ironisnya, menurut kajian beberapa CSO yang ada di Situbondo, angka kemiskinan terbesar mendera penduduk yang berjenis kelamin perempuan yaitu mencapai 51%. Berdasarkan data inilah tersebut, maka kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat keterpurukan kelompok perempuan di berbagai sektor (pendidikan dan kesehatan). Pada sektor kesehatan dilihat masih tingginya angka kematian bayi dimana tahun 2006 mencapai 94/1000 angka kelahiran dan pada tahun 2007 mencapai 82/1000, sedangkan untuk angka harapan hidup pada tahun 2007 sebesar 61,80 masih di bawah target dalam RPJMD sebesar 65,08. Dari data yang ada di RKPD tahun 2008 juga masih menunjukkan tingginya angka kematian ibu maternal sebanyak 7 kasus dari 10.975 ibu hamil, status gizi tercapai 0,32% balita gizi buruk.Data IPM Kabupaten Situbondo tahun 2007 sebesar 60,18 kondisinya masih dibawah IPM propinsi Jawa Timur sebesar 67,92 dan merupakan peringkat ke 35 dari 38 kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur. Sementara angka partisipasi kasar (APK) SLTP pada tahun 2007 sebesar 93,37 masih belum dapat memenuhi standar nasional sebesar 95%. Untuk APK SLTA pada tahun 2007 sebesar 46,84 justru mengalami penurunan sebesar 0,65 apabila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 47,49. Dari data tersebut sudah bisa dipastikan kelompok yang paling rentan adalah kelompok perempuan, dimana jumlah penduduk buta huruf usia 10-44 tahun sebanyak 20.059 orang terdiri dari 9.159 orang laki-laki dan 10.900 orang perempuan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya aksesbilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan terutam bagi kelompok miskin dan perempuan.
Sementara itu melihat prioritas pembangunan dalam RPJMD untuk pengarusutamaan gender melalui peningkatan aksesbilitas kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender, diprioritaskan pada beberapa hal. Pertama, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Kedua, penguatan kelembagaan gender dan anak. Ketiga, peningkatan kesejateraan perlindungan anak dan perempuan. Keempat, peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial.
Dalam RKPD pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui peningkatan aksesbilitas kualitas pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Prioritas pembangunan dalam RKPD tahun 2008 dalam rangka pencapaian kesetaraan gender diarahkan pada: peningkatan aksesbilitas pendidikan, kesehatan ,kependudukan, kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender, dimana sasaran dan prioritasnya akan dicapai melalui program dan kegiatan, seperti : peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dasar 9 tahun; peningkatan aksesbilitas pemerataan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas; penurunan buta aksara; peningkatan aksesbilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin; pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah; serta penanganan masalah gizi buruk bagi ibu hamil, bayi dan anak balita.
Dalam penjabaran RKPD pada tahun 2008 dan 2009 belum tampak prioritas secara spesifik penguatan kelembagaan gender dan anak. Sedangkan untuk bidang pendidikan konsistensi RKPD yang sesuai dengan hasil musrenbang merekomendasikan fasilitasi biaya pendidikan bagi keluarga miskin; di bidang kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas beserta jaringannya; serta di bidang ekonomi lebih mengarah pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.
Posting Komentar